Kontak

Kantor Desa Andong
Alamat   : Jl. Gatot Subroto, Andong, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57384
Email     : kpk.andong@gmail.com (kpk.andong "Kantor Pemerintahan Kelurahan.Andong")
Hari Senin - Kamis Pukul 07.30 WIB - 14.30 WIB
Hari Jum'at Pukul 07.30 WIB - 11.00 WIB

Read More

Potensi Desa Yang Harus Di Kembangkan

Beberapa potensi desa yang masih harus di kembangkan antara lain :

1. Pertanian sektor pado, palawija terutama jagung dan kacang tanah melalui program SLPTT pertanian dengan melalui kelompok-kelompok tani
2. Pertenak sapi dan kambing dengan cara komunal, sehingga di harapkan dapat meningkat pada unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) dan Biogas. 
3. Sektor perdagangan. Dengan adanya pasar desa perlu adanya pengembangan-pengembangan sarana-prasarana lainya dengan maksud pasar tersebut semakin berkembang yang akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa andong. 
4. Perikanan terutama lele, beberapa tempat sudah ada yang budidaya tetapi belum maksimal. 
5. Sektor kehutanan, terutama di daerah dukuh tawang meruapakan daerah kehutanan milik masyarakat, akan tetapi jalan menuju hutan tersebut massih jelek dan tidak bisa di lewati mobil dan juga dapat di kembangkan sebagai wanawisata yang akhirnya dapat meningkatkan perkembangan perekonomian desa

Read More

Industri Rumahan

Beberapa potensi desa Industri rumahan antara lain :

1. Anyaman Bambu : Kerajinan anyaman bambu paling banyak di Dukuh Tawang dan Dukuh Sugihan , bambu yang di beli dari masyarakat kemudian di buat berbagai anyaman.
2. Mebeler : Pembuatan mebel berupa kusen , daun jendela dan pintu, Meja, Kursi, Almari dan lainnya di usahakan di dukuh Sugihan RT 21 RW 09.
3. Usaha Kripik Singkong : Usaha home Industri pembuatan kripik singkong di usahakan di Dukuh Sugihan RT 20 RW 09, dan hasilnya di setorkan ke pelanggan.
4. Usaha Besek Bandeng : Pembuatan besek bandeng diusahakan di Dukuh Ledoksari RT 07 RW 04 .
5. Usaha pembuatan tempe : Pembuatan tempe diusahakan di Dukuh Bengle RT 09 RW 05 dan RT 11 RW 05 dan hasilnya di setorkan ke pelanggan.

Read More

Perternakkan

Beberapa potensi desa Perternakan antara lain :

1. Ternak Ayam Petelur : Ternak ayam petelur diusahakan oleh masyarakat dukuh Dukuhan RT 24 RW 10 dan Dukuh Dukuhan RT 23 RW 10 dengan kapasitas rata-rata 1.500 ekor.
2. Ternak Sapi : Ternak sapi kebanyakkan di usahakan secara rumah tangga, hal ini selain ingin memperoleh laba dari pemeliharaan / proses penggemukkan juga mendapatkan keuntungan pupuk untuk mendukung sektor pertanian, selain itu beberapa orang untuk di kembang biakkan untuk memperoleh dari peranakannya. 
3. Ternak Kambing : Ternak kambing selain di usahakan masyarakat secara rumah tangga ada kelompok usaha ternak kambing secara komunal dengan kapasitas 40 ekor di peroleh dari program PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2013 
4. Ternak Puyuh : Ternak puyuh di usahakan oleh beberapa orang terutama di RT 19 RW 08 Dukuh Duwet dan dukuh Ngemplak RT 12 RW 06 untuk memperoleh hasil telur dan penetasan yang di setorkan kepada beberapa pelanggan.

Read More

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Adapun syarat dalam pembuatan SKCK adalah :

a.    Surat Pengantar RT

b.    Fotocopy KTP

c.    Fotocopy Kartu Keluarga

d.   Pas Photo 4 x 6 sebanyak 5 lembar

Read More

Surat Keterangan Kematian

Persyarataan pembuatan surat kematian :

a.    Surat Pengantar RT

b.    Fotocopy KTP

c.    Fotocopy KK (Kartu Keluarga)

d.   Surat Keterangan Kematian dari Dokter/Bidan

Link Download
Surat Keterangan Kematian Download  

Read More

Surat Keterangan Tidak Mampu

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan/Desa bagi Keluarga Miskin (Gakin). SKTM ini berguna bagi Gakin untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan gratis di RS yang ada di di sekitar daerah anda, yang memang melayani SKTM/Gakin. Selain itu SKTM juga dapat dipergunakan untuk mendapat keringanan biaya pendidikan dan keperluan lain yang memang membutuhkan SKTM.

Persyaratan

1. Masuk kategori tidak mampu.
2. Alamat KTP harus sesuai dengan domisili.

Dokumen awal yang harus dibawa

1. Kartu Keluarga (KK) asli & fotocopy.
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli & fotocopy.

Cara membuat SKTM

1. Bawa KTP  dan KK, datangi RT setempat untuk meminta surat pengantar kurang mampu.
2. Bawa suratpengantarnya, beserta foto kopi KTP dan KK, urus surat pengantar atau langsung surat keterangan di Kelurahan/Desa sesuai dengan lembaga/instansi yang dituju.
3. Bawa surat pengantar atau keterangan dari Kelurahan/Desa ke lembaga yang dituju misal Lembaga Kesehatan atau Lembaga Pendidikan.

Read More

Surat Keterangan Pindah

Surat keterangan pindah digunakan oleh penduduk setempat yang berencana akan pindah domisili ke wilayah desa yang lain. Berikut adalah syarat untuk membuat surat keterangan pindah :

a.      Surat Pengantar RT

b.     Pas photo 3 x 4 sebanyak 10 lembar digunakan untuk memproses surat pindah

c.      Pas photo 4 x 6 sebanyak 5 lembar untuk surat keterangan catatan kepolisian

d.     KTP dan Kartu Keluarga (KK) asli

e.      Fotocopy buku nikah bagi yang nikah

f.      Menegaskan alamat yang akan di tuju

Read More

Surat Pengantar Nikah

Persyaratan pengantar nikah :

a.    Surat Pengantar RT

b.    Fotocopy KTP

c.    Fotocopy KK (Kartu Keluarga)

d.   Surat Pernyataan belum pernah nikah

e.     Pas Photo 2 x 3 sebanyak 2 lembar

Read More

Kartu Keluarga (KK)

Kartu Keluarga adalah kartu identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib di miliki oleh setiap keluarga. Kartu Keluarga di cetak di Kantor Kecamatan dengan rangkap 4 yang masing-masing di pegang oleh :

a.  Kepala Keluarga (lembar pertama)

b.  Ketua Rukun Tetangga (lembar kedua)

c.  Kepala Desa (lembar ketiga)

d. Suku Dinas (lembar keempat)

Setiap terjadi perubahan data dalam keluarga seperti karena terjadi peristiwa kelahiran, kematian dan kepindahan, Kepala Keluarga wajib melaporkan ke kantor Kepala Desa dengan persyaratan :

a.  Surat pengantar RT/RW

b.  KK lama

c.  Fotocopy dan asli surat keterangan kematian/ kutipan Akta kematian

d. Fotocopy dan asli Akta perkawinan/ perceraian bagi yang pernah menikah/ bercerai

e.  Surat Keterangan Pindah bagi penduduk yang pindah

f.   Fotocopy dan asli kutipan akta perceraian, bagi pengurangan anggota keluarga karena cerai.

Dari hasil pelaporan tersebut, maka akan di terbitkan Kartu Keluarga yang baru. Namun apabila satu keluarga pindah ke tempat lain, maka Kartu Keluarga yang di simpan di Kepala Keluarga dan di Ketua RT harus di serahkan kepada Kepala Desa untuk dicabut.

Untuk membuat Kartu Keluarga maka harus melengkapi syarat-syarat berikut:

a.  Surat pengantar RT/RW

b.  Biodata penduduk/ pemohon

c.  Kartu Keluarga lama

d. Fotocopy dan asli kutipan akta perkawinan/ akta nikah

e.  Fotocopy dan asli izin tinggal tetap bagi orang asing

f.   Surat keterangan pindah/ surat keterangan pindah datang (SKP/SKPD).

Link Download
Surat Pembuatan Kartu Keluarga           Download

Read More

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Syarat dalam pembuatan KTP adalah :

a.  Surat pengantar dari RT (Rukun Tetangga)

b.  Pas photo 2 x 3 sebanyak 3 lembar, bagi yang tahun kelahirannya ganjil dengan background warna merah sedangkan bagi yang tahun kelahirannya genap pas photo dengan background warna biru.

c.  Fotocopy KK (Kartu Keluarga)

d. Permohonan dari desa

Link Download
Surat Pengantar Pembuatan KTP Dari RT-RW  Download

Read More

Akta Kelahiran

Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya.

Sebagai hasil pelaporan kelahiran, maka di terbitkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Untuk memperoleh pelayanan pelaporan kelahiran harus memenuhi persyaratan berikut ini:

a.  Surat pengantar RT/RW

b.  Surat keterangan kelahiran dari rumah sakit/ dokter/ bidan

c.  Fotocopy dan asli KK bagi penduduk/ SKSPNP bagi penduduk non permanen.

d. Fotocopy dan asli KTP orang tua/ Surat keterangan pelaporan tamu

e.  Fotocopy dan asli Surat Nikah/ Akta perkawinan orang tua

f.   Fotocopy dan asli paspor bagi orang asing

g.  Surat keterangan Kepolisian untuk anak yang tidak diketahui asal-usulnya

h.  Surat keterangan dari lembaga sosial untuk kelahiran anak penduduk rentan.

Akta Kelahiran adalah Akta Catatan Sipil hasil pencatatan kelahiran seseorang. Sangat disarankan mengurus akta kelahiran sesegera mungkin setelah bayi dilahirkan. Adapun persyaratan untuk membuat akta kalhira adalah sebagai berikut:

a.  Surat keterangan kelahiran dari kelurahan

b.  Surat keterangan kelahiran dari dokter/ bidan

c.  Fotocopy surat nikah/ Akta perkawinan orang tua

d. Fotocopy KK dan KTP orang tua

e.  Nama dan identitas saksi pelapor kelahiran

f.   Persetujuan Kepala Dinas, dalam hal pelaporannya melebihi 60 hari dan kurang dari satu tahun sejak tanggal kelahirannya. Penetapan pengadilan negeri, dalam hal pelaporannya lebih dari satu tahun sejak tanggal kelahirannya

Link Download
Surat Keterangan Kelahiran Download

Read More

Linmas (Perlindungan Masyarakat)

Istilah Linmas yang merupakan singkatan dari Perlindungan Masyarakat telah mengalami distorsi pengertian sehingga terjebak dalam anggapan umum yang hanya mengaitkan dengan sebuah fungsi dalam masyarakat yaitu fungsi linmas atau lebih dikenal dengan Pertahanan Sipil atau Hansip. Merunut kepada kenyataan tersebut maka perlu di gali kembali tentang istilah dan pengertian dari Perlindungan Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) itu sendiri. 

Pengertian Satuan Perlindungan Masyarakat dapat ditemukan pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pasal 1 butir 1 yaitu : Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. 

Tugas Linmas :

1. Mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi satuan perlindungan 
2. Masyarakat serta pengamanan swakarsa 
3. Menyusun prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa 
4. Mengidentifikasi dan menyusun usulan sarana prasarana satuan perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa 
5. Menyusun kebutuhan satuan perlindungan masyarakat yang bertugas di TPS dan teknis pelaksanaan pembekalan pada pemilu 
6. Menyiapkan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan pemilu 
7. Menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana 
8. Mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan satuan perlindungan masyarakat 
9. Membuka pos pantau bencana sebagai media informasi satuan perlindungan masyarakat 
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

Read More

Karang Taruna

Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Karang Taruna dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

1. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
2. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
3. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
4. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
5. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
6. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
8. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
9. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
10. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
11. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Read More

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang berada di desa.

Berikut tugas dari LKMD :

1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

Fungsi LKMD :

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
4. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
5. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat
6. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potenst sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup

Read More

Struktur Dan Susunan Pemerintahan Desa

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Andong

Keteranga	Nama
BPD
Kepala Desa	M. SOLIKHUL BARI
Sekretaris Desa	SIADI SUROSO
Kaur Pemerintahan	SUGENG
Kaur Pembangunan	SUMADI
Kaur Kesra	SRI PURWANI
Kaur Umum	GIYONO
Kadus 1 (Andong)	M. DARYONO
Kadus 2 (Bengkle)	DANIS SANG EKO .T
Kadus 3 (Duwet)	ANTO MULYONO
Kadus 4 (Sugihan)	HARYANTO

Read More

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Tugas BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah sebagai berikut:

1. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
4. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
6. Memberikan persetujuan pemberhentian/ pemberhentian sementara Perangkat Desa. Menyusun tata tertib BPD

Read More

PKK

PKK (Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)

Logo Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan masyarakat bermula dari seminar Home Economic di Bogor tahun 1957. Sebagai tindak lanjut dari seminar tersebut, pada tahun 1961 panitia penyusunan tata susunan pelajaran pada Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kementerian Pendidikan bersama kementerian-kementerian lainnya menyusun 10 segi kehidupan keluarga. Gerakan PKK dimasyarakatkan berawal dari kepedulian istri gubernur Jawa Tengah pada tahun 1967 (ibu Isriati Moenadi) setelah melihat keadaan masyarakat yang menderita busung lapar. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui 10 segi pokok keluarga dengan membentuk Tim Penggerak PKK di semua tingkatan, yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh/pemuka masyarakat, para isteri kepala dinas/jawatan dan isteri kepala daerah s.d tingkat desa dan kelurahan yang kegiatannya didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pada tanggal 27 Desember 1972 mendagri mengeluarkan surat kawat no. Sus 3/6/12 kepada seluruh gubernur kdh tk. I Jawa Tengah dengan tembusan gubernur kdh seluruh indonesia, agar mengubah nama pendidikan kesejahteraan keluarga menjadi pembinaan kesejahteraan keluarga. Sejak itu gerakan PKKdilaksanakan di seluruh Indonesia dengan nama Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan tanggal 27 Desember ditetapkan sebagai "hari kesatuan gerak PKK" yang diperingati pada setiap tahun.
Dalam era reformasi dan ditetapkannya TAP MPR no. IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999-2004, serta pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan undang-undang no.22 tahun 1999 dan undang-undang no.25 tahun 1999, tetapi PKK pusat tanggap dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian yang disepakati dalam rakernaslub pkk tanggal 31 Oktober s.d 2 November 2000 di bandung dan hasilnya merupakan dasar dalam perumusan keputusan menteri dalam negeri dan otonomi daerah no. 53 tahun 2000, yang selanjutnya dijabarkan dalam pedoman umum gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ini.
Hal yang mendasar antara lain adalah perubahan nama gerakan PKK dari gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga menjadi gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang disebut PKK merupakan lembaga yang ada di Desa yang terdiri dari Ibu-ibu Rumah Tangga yang bergerak untuk melaksanakan program pokok PKK. 10 program pokok PKK antara lain sebagai berikut:

1.      Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

2.      Gotong Royong

3.      Pangan

4.      Sandang

5.      Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga

6.      Pendidikan dan Ketrampilan

7.      Kesehatan

8.      Pengembangan Kehidupan ber Koperasi

9.      Kelestarian Lingkungan Hidup

10.  Perencanaan Sehat

Read More

Tugas Pokok KAUR Kesra

    Kepala Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi pelaksanaan program pembinaan kesehatan, keluarga berencana, bantuan, dan pelayanan sosial.

    Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja desa.
2. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
3. Melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat.
4. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pembinaan terhadap penderita cacat, tuna karya, tuna wisma, dan tuna susila.
5. Melakukan inventarisasi dan pengelolaan data keluarga miskin, rumah tidak layak huni, korban bencana alam dan penyandang masalah kesejahteraan lainnya.
6. Melakukan fasilitasi pemberian bantuan sosial.
7. Melakukan fasilitasi pembinaan terhadap usaha-usaha masyarakat di bidang kesehatan, Kesejahteraan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
8. Melakukan fasilitasi pembinaan dan pemberian bantuan terhadap Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMK), Karang Taruna, dan Peningkatan Peranan Wanita (P2W).
9. Memproses rekomendasi nikah, talak, cerai, dan rujuk.
10. Melakukan fasilitasi kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI).

Read More

Tugas Pokok KAUR Umum

      Kepala urusan umum mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang budaya dan agama, meliputi pelaksanaan program pembinaan seni budaya dan agama.

      Tugas Kepala umum sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja Seksi Budaya dan Agama berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja desa.
2. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
3. Melakukan pengelolaan data pendidikan masyarakat, organisasi adat dan budaya jawa, organisasi kepemudaan, kesenian tradisional dan organisasi keagamaan.
4. Melakukan fasilitasi pembinaan terhadap generasi muda, kesetaraan gender dan pendidikan non formal.
5. Melakukan fasilitasi pemberian bantuan kepada organisasi kesenian, organisasi perempuan, dan organisasi keagamaan.
6. Melakukan fasilitasi pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional dan agama.
7. Melakukan fasilitasi program praktek kerja lapangan (PKL) mahasiswa/I dan siswa/i.
8. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan olahraga.
9. Melakukan fasilitasi pengiriman kelompok kesenian.
10. Melakukan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi di bidang budaya dan agama.

Read More

Tugas Pokok KAUR Pembangunan

    Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembangunan dan lingkungan hidup, meliputi pelaksanaan program pembangunan dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup.

    Tugas Kepala Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja Seksi Pembangunan berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja desa.
2. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
3. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan dan lingkungan hidup.
4. Melakukan pengelolaan data bidang pembangunan sarana prasarana umum, jalan dan jembatan.
5. Melakukan pengelolaan data usaha konservasi tanah, lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota serta Ruang Terbuka Hijau (RTH).
6. Melakukan fasilitasi pembinaan dan pemberian bantuan terhadap usaha-usaha masyarakat di bidang perekonomian, Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM), Koperasi, peternakan, pertanian, dan usaha lainnya yang diselenggarakan oleh instansi terkait.

Read More